5 Syarat Legalitas VTube 3.0

Indoprotka.com, Pada tanggal 11 Maret 2021 ada informasi terbaru dan terupdate tentang proses normalisasi VTube. Menurut pihak manajemen Vtube Indonesia yang dipimpin oleh Bapak Prabowo, semalam tanggal 10 Maret 2021 ada informasi tentang update tetang perkembangan dari proses legalitas VTube yang berada dibawah naungan PT Furute View Tech yang memberitakan bahwa PT Future View Tech telah melakukan pertemuan dengan Otoritas yakni Satgas Waspada Investasi pada tanggal 9 Maret 2021. Dan hasil dari pertemuan tersebut terdapat 5 syarat yang diajukan oleh Satgas Waspada Investasi, PT Future View Tech menyatakan bahwa sudah memenuhi syarat-syarat tersebut dan sudah dalam tahap review. Dan selama tahap ini selalu didampingi oleh Satgas Waspada Indonesia.

5 Syarat Yang Harus dipenuhi VTUBE Agar Jadi Legal

  1. setiap transaksi harus menggunakan mata uang rupiah
  2. servernya di Indonesia
  3. tidak ada kegiatan referral member get member
  4. dilaran ada jual beli poin antar anggota
  5. menertibkan komunitas-komunitas Vtube di dunia maya

Semalam juga didapatkan informasi bahwa Satgas Waspada Investasi juga menambahkan satu point lagi yang harus dipenuhi dan sudah dipenuhi oleh Menegement VTube. Sehingga fase rilisnya VTube versi 3.0 ini sudah semakin dekat.

Tongam Luman Tobing selaku ketua Satgas Waspada Investasi juga membenarkan bahwa pada saat ini PT Future View Tech sedang melakukan  pembahasan bersama SWI agar aplikasi VTube ini dicabut dari daftar investasi illegal dan dapat beroperasi kembali.

Menurut Tongam Luman Tobing, VTube sudah memenuhi 3 dari 5 syarat yang diberikan oleh SWI, yakni setiap transaksi harus menggunakan mata uang rupiah, servernya berada di Indonesia dan menertibkan komunitas-komunitas VTube di dunia maya.

Dan untuk dua syarat lainnya VTube menyampaikan lewat surat kepada SWI yang menyatakan pihak VTube sedang melakukan penelitian tentunya. Apabila sudah sesuai arahan SWI, tidak ada money game disana tentu kita akan normalisasi tetapi harus sesuai dengan ketentuan perijinan tentunya tidak ada skema piramida,” sambungnya.

Satgas Waspada Invertasi tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada agar jangan melakukan transaksi jika menemukan pembayaran uang poin untuk melakukan kegiatan, skema referral dan lain sebagainya.

Tongam mengatakan dalam hal pengawasan ini pihaknya tidak membatasi inovasi digital dalam keuangan. Akan tetapi, inovasi yang dilakukan harus dipastikan sesuai ketentuan dan tidak merugikan masyarakat. Satgas Waspada Investasi mendorong adanya investasi berizin sehingga juga memberikan kontribusi kepada ekonomi.

Saat ini SWI juga mengaku tengah memantau sejumlah aplikasi yang menjalankan praktik yang sama, dan memang persoalan ini sepertinya bakal terus tumbuh seiring tingginya aktivitas masyarakat di dunia digital, ditambah adopsi platform sosial media netizen tanah air yang memang tak dipungkiri sangat tinggi. Sehingga tidak mengherankan, jika endukasi literasi keuangan sangat penting untuk memutus pola kejahatan investasi bodong saat ini.